Posted by: gunuk | 15/06/2012

Tidak Akan Ada Lagi SMS Gratisan

Pesan singkat sampah (spam), yang diterima terus meningkat dan dirasa mulai mengganggu kenyamanan. Paling tidak puluhan pesan singkat yang tidak dikehendaki masuk ke ponsel yang tidak jelas pengirim atau dari perusahaan tertentu yang terang teranganya menyebutkannya nama situs perusahaan dalam pesan sms yang disebar.

Murahnya layanan pesan singkat yang ditawarkan operator atau bahkan gratisan setelah mengirim beberapa pesan, membuat layanan ini dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus repot mengeluarkan biaya promosi atau hanya sekedar menipu masyarakat.

Keluhan yang muncul dari sms sampah tersebut, membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali mengeluarkan beleid lama, skema sender keep all (SKA), tahun 2006 diaktifkan kembali mulai 1 Juni lalu. Beleid ini memaksa operator untuk menetapkan batas minimal layanan pesan singkat sebesar Rp 23 per pesan singkat yang dikirim. Kementerian beralasan untuk menekan kebocoran dan pencurian pulsa pelanggan.

Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan selama ini penerapan SKA untuk interkoneksi sms dilakukan dengan pertimbangan trafik pesan singkat antar penyelenggara akan berimbang karena proses berbalas pengiriman sms. Tetapi akhirnya ada ketidakseimbangan trafik yang membuat operator kebanjiran pesan singkat dan ada operator yang merasa dirugikan.

Ketidakseimabangan lalu lintas sms dinilai digunakan untuk menyerang operator lain dengan mengirimkan banyak sms termasuk sms sampah maupun sms promosi. Sehingga trafik operator yang menerima sms ikut meningkat tanpa harus menerima imbalan. “Adanya aturan akan memberikan keadilan bagi jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk menyalurkan trafik sms sehingga iklim kompetisi industri telekomunikasi dapat menjadi lebih baik.

Sebelumnya di medio 2008, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), memutuskan adanya praktek kartel layanan pesan singkat selama periode 2004 hingga 1 April 2008 mencapai sekitar Rp 2,827 triliun.  Majelis komisi menemukan klausul penetapan tarif sms yang tidak boleh lebih rendah dari tarif yang berlaku berkisar Rp 250 sampai Rp 350 per sms, yang tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS) interkoneksi antara operator pada medio itu.

KPPU pada waktu itu, menetapkan perhitungan tarif pungut sms kepada konsumen regulator sebesar Rp 114 per pesan singkat, yang didasarkan pada biaya produksi SMS Rp76, ditambah biaya retail services activities cost (RSAC) sebesar 40 persen dari biaya interkoneksi dan margin keuntungan sebesar 10 persen. Adanya putusan ini mendorong operator menurunkan harga layanan sms yang saat ini bahkan gratis bagi pelanggan.

Dengan diaktifkannya kembali beleid biaya antar koneksi, pemerintah mengaku tidak menutup peluang bagi masyarakat memperoleh tarif sms gratis. Hal ini diyakini mendorong persaingan antar operator telekomunikasi untuk menerapkan tarif sms yang murah secara kompetitif. “Namun harus berbasis biaya,” kata Menteri Tifatul.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: